» Kategori : METROPOLITAN

Rabu, 29 Mei 2019 - 04:47:31 WIB
Menjiplak, Desain Industri Kemasan Telur milik Gamaplasindo Harus DIBATALKAN
Tidak memilki kebaruan/ Lack of novelty alias menjiplak desain produk yang sudah ada (desain milik PT. Wira Mandiri Makmur), maka hak eksklusif PT Gunaplasindo Prima Abadi atas Desain Industri “cangkang Kemasan Telur” harus DIBATALKAN.

Hal ini disampaikan pakar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dr. Suyud Margono, SH., ... Selengkapnya

Kamis, 23 Mei 2019 - 13:16:28 WIB
PP RMI-NU Kecam Aksi Memecah Belah Bangsa
Selama hampir satu tahun, masyarakat Indonesia telah masuk dan terlibat dalam dinamika proses Pemilu 2019. Kondisi sosial-politik yang muncul akibat dari persiapan hingga proses kampanye yang telah dilalui ternyata bereskalasi.

Pengumuman resmi KPU RI pada 21 Mei yang telah menetapkan hasil suara Pemilu 2019, ditanggapi dengan aksi ... Selengkapnya

Kamis, 23 Mei 2019 - 04:15:46 WIB
Pengamat : Pasti Akan Cooling down dan happy ending
Meski tensi politik akan sedikit memanas pasca penetapan hasil Pemilu oleh KPU pada Senin (20/5) malam, namun diyakini hal itu tidak akan berlangsung lama.

"Seiring perjalanan waktu, tensi ketegangan politik akan terus menurun. Saya yakin akan terjadi cooling down", kata Pengamat Pertahanan dan Keamanan, Wawan Purwanto ... Selengkapnya

Rabu, 01 Mei 2019 - 12:29:27 WIB
Ada Akte Perdamaian, Kasus PT HS Harusnya Kedepankan Restorative Justice
Laurensius Ataupah, Kuasa Hukum KHW (Komisaris Utama (Komut) PT Hosion Sejati (HS) membenarkan, hingga saat ini kliennya (KHW) masih mendekam dalam tahanan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri terkait pelaporan ATS (Direktur PT HS) terhadap KHW, atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Selengkapnya

Rabu, 24 April 2019 - 02:12:10 WIB
Gubernur DKI Tegaskan Tidak Ada Rencana Penghapusan PBB Gratis
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan sejak awal tidak ada wacana penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) saat merevisi Pergub Nomor 259 Tahun 2015. Dia menyebut revisi Pergub itu untuk memperluas kebijakan soal PBB.

"Tegas sekali, tidak ada rencana untuk menghapuskan PBB bagi rumah yang NJOP-nya di bawah Rp 1 miliar. ... Selengkapnya

Hal: MORE >>