Traktat Keamanan RI-Australia Ditandatangani, TNI Bisa Dinas di Australia

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. "Perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan kita", kata Prabowo pada Keterangan Pers Bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (6/2). Sementara PM Albanese menyampaikan Traktat Keamanan Bersama ini mencerminkan persahabatan yang erat, kemitraan, dan kepercayaan yang mendalam antara kedua negara

SETARA : Menguji Langkah Reformasi POLRI

*** Dari Penunjukan Kapolri Langsung oleh Presiden hingga Penegasan Jabatan Sipil untuk Anggota POLRI Dua isu krusial muncul dalam momentum percepatan reformasi Polri, yakni wacana penunjukan langsung Kapolri oleh Presiden dan penegasan jabatan sipil yang dapat diduduki anggota Polri tanpa mekanisme pensiun. Keduanya mencerminkan kebutuhan mendasar untuk memastikan tata kelola kepolisian yang lebih profesional, transparan, dan tunduk pada kontrol demokratis. Pertama, di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, mekanisme pengisian

Koalisi : Pernyataan Yusril Batal Membentuk TGPF Melawan Kehendak dan Suara Rakyat

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang batalnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta peristiwa Agustus-September 2025 merupakan bentuk perlawanan terhadap suara dan kehendak rakyat. Dalam tuntutan rakyat yang tertuang dalam Tuntutan 17+8, pembentukan tim independen merupakan salah satu agenda yang harus di buat Negara untuk mengungkap peristiwa Agustus Kelabu. Sebagai negara demokrasi, seharusnya Negara mendengarkan suara dan kehendak rakyat dan bukan malah melawannya. Tuntutan pembentukan tim independen itu adalah hal yang baik dengan

KOMISI REFORMASI KEPOLISIAN : Mendorong Percepatan Agenda Transformasi Polri

Komisi Reformasi Kepolisian (KRK) yang menurut Menteri Koordinator Hukum akan dibentuk Presiden Prabowo ke depan tidak boleh berhenti sebagai respons jangka pendek yang bersifat simbolis, melainkan harus diarahkan sebagai instrumen strategis untuk mempercepat transformasi Kepolisian RI dan penyelesaian problema struktural dan kultural kepolisian. Tanpa visi ke arah tersebut, komisi ini akan memicu anggapan bahwa pembentukannya merupakan gimik politik belaka untuk meredam kritik publik tanpa menghasilkan perubahan substantif. Keberadaan KRK juga perlu diarahkan untuk visi yang lebih luas,

Koalisi : Bentuk Tim Pencari Fakta Independen, Ungkap Dugaan Keterlibatan Militer

Dinamika sosial beberapa waktu belakangan ini menyisakan duka dan sejumlah permasalahan. Sedikitnya 10 orang korban meninggal dunia, akibat peristiwa kekerasan yang terjadi. Situasi ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan tingginya kesenjangan, sebagai dampak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat; perilaku negatif sebagian elit; saluran dialog yang tersendat; dan dugaan kuatnya konflik politik di tingkat elit. Keseluruhan akar persoalan itu memuncak pada meletupnya kemarahan massa dan gejolak sosial di beberapa wilayah, terutama

Akademisi : Vonis Tom Lembong Sudah Tepat dan Sah

Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan mengatakan vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan menteri perdagangan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula periode 2015–2016, telah tepat dan sah. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia, Dr. Edi Hasibuan saat berada di Jakarta, Minggu (20/07/2025). Menurut Edi Hasibuan bahwa vonis 4,5 tahun terhadap Tom Lembong merupakan hasil dari proses hukum yang panjang dan telah melewati tahapan pembuktian yang sah di pengadilan.

Koalisi : Sikap Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Mencederai Korban dan Langgengkan Impunitas

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pernyataan Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti dalam pemerkosaan massal Mei 1998. Padahal, jelas Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM, diantaranya terjadinya berbagai kasus kekerasan seksual. Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Pemerintah via Fadli Zon meminta maaf kepada publik dan menarik kembali ucapannya tersebut, karena bertentangan dengan moral publik Indonesia dan mencederai keadilan korban kekerasan 1998.

Penulisan Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Hendardi : Fadli Zon Tidak Usah Cari Sensasi

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan sangat berambisi untuk melakukan penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ditargetkan rampung sebelum peringatan HUT Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025. Tim penyusun sudah dibentuk yang dipimpin oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI), Prof Susanto Zuhdi sebagai penanggung jawab utama. Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah bangsa