» Kategori : POLITIK DAN HUKUM

Kamis, 19 Januari 2023 - 22:13:32 WIB
Tingkatkan Situasi Kondusif, Aparat Gabungan Masih Bertahan di PT GNI
PT Gunbuster Nickel Industri atau PT GNI menjadi sorotan usai karyawannya bentrok dan menyebabkan dua korban tewas di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 14 Januari 2023.

Meski demikian, PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyatakan, kondisi di perusahaannya sudah kondusif. Para pekerja, baik tenaga kerja asing maupun pekerja ... Selengkapnya

Rabu, 18 Januari 2023 - 20:32:10 WIB
Isi Masa Transisi KUHP Baru, Mahupiki Gencarkan Sosialisasi hingga ke Pontianak
Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) dan Universitas Tanjungpura menggelar sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional di Hotel Mercure Pontianak City Center, Kalimantan Barat, Rabu (18/1/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahupiki menyatakan bahwa sistem hukum asli buatan anak bangsa itu telah ... Selengkapnya

Rabu, 18 Januari 2023 - 07:23:22 WIB
SETARA : Penolakan Peribadatan dan Tempat Ibadah Lebih Serius dari yang Disampaikan Jokowi
Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, pada Selasa, 17 Januari 2023, Presiden Jokowi mewanti-wanti para kepala daerah peserta Rakornas untuk menjamin kebebasan beribadah dan beragama warganya.

Selengkapnya

Kamis, 12 Januari 2023 - 02:06:12 WIB
SETARA : Aksesori Politik Pengakuan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Pernyataan Presiden Jokowi sesaat setelah menerima laporan kerja Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang dibentuk pada Agustus 2022, berdasarkan Keppres No. 17/2022, yang pada intinya mengakui dan menyesali adanya pelanggaran HAM berat pada 12 peristiwa di masa lalu, *adalah bagian dari aksesori politik kepemimpinan ... Selengkapnya

Selasa, 10 Januari 2023 - 21:18:57 WIB
Guru Besar Hukum UNNES: Perppu Ciptaker Solusi Tepat Laksanakan Putusan MK
Supaya tidak mengganggu beberapa kebijakan strategis pemerintah ke depan, Guru Besar Hukum UNNES menjelaskan bahwa memang sangat penting adanya percepatan Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Hal tersebut juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

“Jika tidak diambil Keputusan ... Selengkapnya

Hal: MORE >>