Rabu, 01 Mei 2019 - 12:29:27 WIB

Ada Akte Perdamaian, Kasus PT HS Harusnya Kedepankan Restorative Justice

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 639 kali


Laurensius Ataupah, Kuasa Hukum KHW (Komisaris Utama (Komut) PT Hosion Sejati (HS) membenarkan, hingga saat ini kliennya (KHW) masih mendekam dalam tahanan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Mabes Polri terkait pelaporan ATS (Direktur PT HS) terhadap KHW, atas dugaan penggelapan dana perusahaan.

Laurens menilai, penahanan KHW tersebut selain janggal sebab telah timbul akte perdamaian antara KHW dan ATS, serta tanpa hasil audit sebagai bukti keterlibatan KHW atas penggelapan dana perusahaan, juga terkesan mengabaikan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice sesuai surat edaran (SE) Kapolri Nomor 8 Tahun 2018.

"Pidana umum memang bisa dilanjutkan, tapi Pak Kapolri membuat surat edaran restorative justice agar bisa mencapai keadilan. Kasus yang tidak merugikan orang banyak serta bukan kejahatan serius seperti narkoba, terorisme atau korupsi bisa tidak diteruskan penyidikannya. Apalagi, sudah ada surat perjanjian damai lewat pembuatan akte damai dengan pelapor", kata Laurens kepada redaksi, Rabu (1/5).

KHW ditahan oleh penyidik Dirtipideksus sejak 25 Februari 2019 dan pada 15 Maret lalu diperpanjang hingga 26 April 2019. Statusnya bahkan sudah naik menjadi P-21 (berkas lengkap) dan segera disidangkan. Padahal, penahanan tersebut dinilai janggal tanpa audit. 

Laurens menjelaskan, dalam sengketa ini sebenarnya sudah terjadi saling membuat laporan polisi antara KHW dan ATS. Keduanya saling menuding adanya indikasi penggelapan dana perusahaan. KHW membuat laporan untuk dugaan tindak pidana ATS terhadap penggelapan keuangan perusahaan di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Mabes Polri. 

ATS sempat ditahan namun lantas dibebaskan lantaran adanya kesepakatan perdamaian yang dibuat dalam bentuk akte perdamaian yang dibuat pada 1 Februari 2019 lalu. Dimana, dalam isinya kedua belah pihak sepakat akan berdamai dan akan mencabut seluruh laporan polisi selama ini serta sepakat melepas kerja sama dalam perusahaan PT HS dan saling berbagi sesuai dengan porsi masing-masing.

“Tapi klien saya malah ditahan sampai sekarang", ujarnya.

Bagi Laurens, penahanan KHW menjadi bukti kalau ATS tidak mematuhi isi akte perdamaian yang seharusnya mencabut seluruh laporan polisi terkait dugaan tindak pidana. Alhasil, penyidik Dirtipideksus Mabes Polri tetap melanjutkan proses hukum terhadap KHW, kini statusnya naik hingga penyidikan dan bahkan sudah P-21 (berkas lengkap). 

“Laporan polisi KHW untuk dugaan penggelapan yang dilakukan ATS ke Dirtipidum Mabes Polri dibuat Mei 2018, sehingga pada Juni 2018 ATS ditahan. Nah saat ditahan itulah lalu kedua belah pihak sepakat berdamai dan berjanji akan mencabut seluruh laporan yang pernah dibuat. Lalu ATS dilepaskan, dan laporan KHW terhadap ATS di Dirtipidum Mabes Polri tidak dilanjutkan", jelasnya. 

Namun, lanjut Laurens, laporan polisi yang dibuat ATS untuk dugaan penggelapan KHW pada Juni 2018 ternyata masih berlanjut hingga saat ini, bahkan berkas perkara KHW dinyatakan sudah lengkap alias P-21.

"Penyidik Dittipideksus bagai mengabaikan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice yang termaktub dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018", tegasnya.

Restorative justice diperuntukkan bagi upaya mencari keadilan untuk kasus biasa di luar kasus besar seperti peredaran narkoba, terorisme, dan korupsi serta kasus yang tidak merugikan publik, dengan harapan bisa mengurangi tahanan di penjara yang kini sudah melebihi kapasitas.

"Terlebih, dalam penyidikan di Dittipidum sendiri sudah dihentikan setelah terbitnya akta perdamaian kedua belah pihak. Ini berarti mereka menjunjung asas restorative justice. Kenapa penyidik Dittipideksus masih melanjutkan kasusnya. Apakah penyidik Dittipideksus mau mengabaikan aturan yang dibuat Kapolri?", tandasnya. 

Laurens berharap penyidik bisa melakukan hal yang fair. “Misalnya kalaupun ditahan dan memang ada indikasi kerugian perusahaan, seharusnya penyidik itu sudah melakukan audit terhadap PT HS. Pertanyannya, kenapa audit itu belum dilakukan?" imbuhnya.