Sabtu, 17 November 2018 - 00:08:55 WIB

"Anotasi Syahwat Kekuasaan"

Penulis : Redaksi
Kategori: PROFILE / OPINI - Dibaca: 584 kali


Tesisnya Samuel Huntington tentang pengaruh globalisasi tengah diuji dinegara-negara dunia ketiga, termasuk di Indonesia, bunyinya seperti ini : "sistem pemerintahan otoriter bergeser ke sistem pemerintahan semi demokrasi atau demokrasi, sistem ekonomi sentralistik bergeser ke sistem ekonomi pasar. Namun ada yang anomali yakni, tingkat kesadaran identitas nasional bergeser ke tingkat kesadaran identitas lokal, etnis dan agama".

Point terakhir ini implikasinya strategis. Pergeseran tingkat kesadaran itu bergerak dinamis dan menjadi modus anomali kepentingan politik mendompleng agama.

Ambil saja contoh, kisah sukses dengan kata penistaan agama dalam pilgub DKI Jakarta, kini menyeruak jelang pilpres 2019. Tema politik identitas yang berbasis agama digelindingkan kembali untuk membakar emosi, membangun kebencian dan sentimen etnis belakangan ini marak diperbincangkan.

Ternyata isu-isu tersebut menghiasi ranah kontestasi politik seperti isu baru-baru ini soal pembakaran bendera bertulisan tauhit. Pergerakan syahwat kekuasaan tidak berhenti sampai wakil presiden dan pimpinan ormas Islam serta Banser meminta maaf.

Modus sejumlah habaib dan elit politik memiliki skenario murahan yakni, membangun politik kebencian ketika kinerja Pemerintah tidak mudah didekonstruksi. Tak heran jika waktu demonstrasi skala besar versi 212 akan hadir kembali untuk mengepung istana. Gerakan diawali dengan rencana Pertemuan Khilafah Internasional yang batal baik di Sentul- Bogor maupun di Masjid Kemayoran. Gerakan itu bertujuan menggalang fans mengintegrasikan kekuatan masyarakat muslim.

Akan tetapi, masyarakat banyak yang telah mengetahui siasat elit-elit politi yang hanya ingin meng-eksploitasi agama oleh pihak-pihak tertentu untuk membakar emosi masyarakat muslim.

Contoh, disaat Pilgub kebetulan Jakarta tengah mencari pemimpin yang salah satu calonnya adalah pertahana non muslim, non pribumi, dan non koruptor ternyata banyak yang kurang nyaman, dan merasa sebagai ancaman terbesar dianggap oleh segenap lawan-lawan politiknya. Ketika pertahana menukil surat Al- Maidah:51 untuk menjelaskan fenomena jelang pilgub, maka diplintir lawan politik. Kesan yang ditangkap melecehkan kitab suci dan terlarang non muslim memimpin negeri penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal, Jakarta tengah mencari seorang administratur, bukan mencari pemimpin umat. Video pun diunduh dan sekejap lawan-lawan politik bereaksi yang sasarannya cukup dua saja. Pertama, membangun percepatan pelembagaan struktur sosial politik dualistis. Kedua, mendekonstruksi ikatan keberagaman sejati dalam bingkai persatuan yang ketika itu soliditasnya masif.

Pelembagaan struktur sosial politik menjurus kepada purifikasi politik agama dan menegasi kuasa politik serta kuasa ekonomi yang sudah mendarah daging oleh etnis tertentu terasa kental dan sejalan dengan upaya menangkal "bahaya kuning".

Relasi itu sebenarnya, sangat substansial yakni "Luka Historis". Anotasi persaingan nonpribumi (keturunan China, Arab dan India) di zaman kolonialisme Belanda antara Arab vs China sebagai Warga kelas dua ketika itu bagai air bersibak, nyiur melambai. Kolonialisme membuat kebijakan kewarganegaraan berdasarkan kelas: (klas 1.Belanda/ keturunan Eropa, klas 2. Arab-China-India, dan klad 3. Inlander alias pribumi).

Kolonial memberi peran lebih kepada China berkat kemampuannya merebut hati Londo. Peran pun diberikan dalam bentuk tugas pemerintahan kolonial seperti, menarik pajak inlander, dan mediator dagang antara pihak Kolonial dan Inlander. Sedangkan, Arab dan India kalah saing dengan China dan tak diberi peran pula oleh kolonial, hanya diperbolehkan berdagang dalam skala kecil. Kecemburuan politik itu berbekas dan berlanjut ketika Arab mendekati Inlander dengan cara syiar agama sebagai bentuk kesalehan dan sekaligus perlawanan terhadap kolonial termasuk China keturunan, maka kekalahan Arab bersaing dagang dengan China, menguatkan misi mereka konsentrasi syiar agama dan seolah warga keturunan Arab sebagai pemilik islam dari negeri asalnya.

Fenomena itu sama dan sebangun dengan Pemerintahan Jokowi yang dipandang terlalu berpihak ke WNI keturunan China dan negeri leluhurnya. Ketika kasus pembakaran bendera bertulisan tauhid, maka kejadian itu harus menjadi momentum politik untuk merebut dan menjungkirbalikkan kekuasaan Jokowi plus PDIP beserta sedulurnya. Isu-isu PKI, tenaga kerja China, anjloknya rupiah, dan Jokowi pemimpin tidak berkualitas distempel ke wajah pemerintah NawaChina.

Jadi, tesis penulis karya "benturan peradaban" itu, kini tengah mendekati kebenaran di negara-negara dunia ketiga. Sedangkan Indonesia tengah berproses dan menjadi modus anomali yang merobek-robek kredo keberagaman tak terelakkan. Tingkat kesadaran identitas nasional bergeser ke tingkatkan kesadaran identitas lokal, etnis dan agama nampaknya mendekati sll hadir dalam fenomena sosial.

Maka, mari kita perkokoh ikatan keberagaman sejati dalam bingkai persatuan. Kita jaga NKRI dan kita amalkan Pancasila. (Yuyun Pirngadi // Ketum Pojok Satu)