Jumat, 14 September 2018 - 08:17:48 WIB

Tingkatkan Sinergi dengan Media Massa, Bakamla Gelar Media Gathering

Penulis : Redaksi
Kategori: TNI / POLRI - Dibaca: 338 kali


Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus meningkatkan sinerginya dengan media massa yang selama ini aktif mendukung sepak terjang Bakamla dalam pengamanan laut NKRI. Hal ini diwujudkan melalui Media Gathering yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (13/9).

Permainan "Paint Ball" yang menarik dan seru serta outbond yang menantang, menambah kekompakan dan kebersamaan dalam Media Gathering tersebut.

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Ari Soedewo , S.E., M.H. yang diwakilkan oleh Deputi informasi, hukum, dan kerja sama (deputi inhuker) Bakamla RI, Irjen Pol Dr. Abdul Gofur, Drs., M.H. menyampaikan, selain meningkatkan silaturahmi dan sinergitas, Media Gathering ini juga diharapkan dapat memberi wawasan lebih baik kepada awak media akan peran Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

"Media gathering ini sengaja diundang dan mengajak rekan-rekan media agar lebih dekat, sehingga terbentuk hubungan yang positif serta sekaligus dapat memberi pemahaman akan problematika kemaritiman yang terjadi di wilayah perairan yurisdiksi nasional kita", kata Kabakamla.

"Melalui Media Gathering ini diharapkan dapat tercipta hibungan lebih erat sntara Bakamla dengan media massa, sehingga saling dapat memberi kontribusi positif bagi keduanya", lanjut Kabakamla.

Dalam sambutannya Kabakamla juga menyampaikan, di beberapa media internasional dikabarkan, Indonesia masih perlu meningkatkan penegakan hukum di laut. Indonesia dianggap salah satu negara yang kurang memiliki kepastian hukum di laut.

Pada beberapa kasus, penegakan hukum di laut bahkan susah dilakukan karena susahnya pembuktian dan lemahnya payung hukum.

"Kita tau bahwa perbedaan kejahatan di darat dan di laut itu sangat luar biasa bedanya. Pencemaran laut misalnya, sangat sulit untuk membuktikannya, kecuali dengan citra satelit. Hanya photo pencemaran laut, pembuangan limbah di laut, terkadang tidak bisa dijadikan bukti sebagai pelaku kejahatan", jelasnya.

Deputi Inhuker Bakamla RI, Irjen Pol Dr. Abdul Gofur menambahkan, karena itu perlu adanya UU Keamanan Laut yang lebih komprehensif yang bisa menjadi payung hukum bagi upaya pencegahan dan penindakan hukum di laut. "Karena itu diperlukan RUU keamanan laut", tandasnya. (Bud)