Rabu, 05 September 2018 - 12:48:32 WIB

BKPM-Polri Gelar Sosialisasi Jaminan Keamanan Berinvestasi di Jakarta

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 281 kali


Badan Koordinasi Penanaman Modal bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya menyelenggarakan acara investor forum dalam rangka Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-POLRI tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia. Dalam acara ini para pemangku kepentingan menyebarluaskan informasi terkait dengan jaminan keamanan kegiatan investasi sesuai pedoman kerja antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang ditandatangani tanggal 19 September 2016 di Jakarta.

Pedoman kerja ini berisi tentang Koordinasi Perlindungan dan Keamanan Bagi Dunia Usaha Untuk Mendukung Kegiatan Investasi di Indonesia. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini akan memberikan tambahan informasi bagi Pelaku Usaha, bahwa pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya akan mendukung sepenuhnya kegiatan investasi yang berada di wilayahnya, selain DKI Jakarta juga Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu. Yang tentunya dalam hal ini akan dapat memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam mengembangkan kegiatan investasinya.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menyampaikan bahwa disaat kondisi perekonomian global sedang tidak menentu akibat perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, investasi harus menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. “Oleh karenanya selain fokus untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar, Pemerintah juga perlu membangkitkan sentimen positif kepada para investor asing salah satunya adalah dengan memberikan kepastian hukum sehingga investor tidak ragu untuk memperluas investasi di Indonesia. Khususnya di wilayah DKI Jakarta ini diharapkan investasi sektor ekonomi digital dapat tumbuh dengan pesat, dan dapat menjadi sektor yang ditawarkan kepada dunia internasional," ujarnya dalam sambutannya di Balaikota, Jakarta, Rabu (5/9).

Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM M. M. Azhar Lubis menyampaikan bahwa pedoman kerja ini merupakan guidelines bagi kedua instansi untuk dapat saling membantu guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Pedoman kerja ini merupakan tindak lanjut atas penandatanganan Nota Kesepahaman antara BKPM dengan Polri pada tanggal 22 Februari 2016 di Istana Negara.

“Melalui kerjasama ini, BKPM, Polri, Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya dapat mengidentifikasi permasalahan dan kendala gangguan keamanan yang dihadapi investor serta saling bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut,” jelasnya.

Dari target realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 sebesar Rp 87,9 triliun, pada periode Januari – Juni 2018, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai realisasi investasi sebesar Rp 58,8 triliun atau 66,95 % dari target, atau pada posisi ke 1 (satu) untuk realisasi PMDN dan posisi ke 2 (dua) untuk realisasi PMA dari seluruh provinsi di Indonesia.

Untuk periode Januari – Juni Tahun 2018 dari total realisasi investasi sebesar Rp 361,6 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 59,2 triliun, 16,4 %); DKI Jakarta (Rp 58,7 triliun, 16,2%); Banten (Rp 30,0 triliun, 8,3%); Jawa Tengah (Rp 27,6 triliun, 7,6%); dan Jawa Timur (Rp 24,6 triliun, 6,8%).

Lebih lanjut, Azhar mengatakan dengan di implementasikannya kerjasama BKPM-Polri tersebut diharapkan para investor lebih yakin akan jaminan keamanan investasi dan lebih mantap lagi merealisasikan rencana investasinya yang telah disetujui pemerintah.

“Sebagian besar permasalahan investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta adalah investasi bodong dan sengketa lahan. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi antara BKPM dan Kepolisian RI, serta koordinasi yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kepolisian Daerah Metro Jaya, diharapkan realisasi investasi Provinsi DKI Jakarta baik PMDN dan PMA semakin meningkat,” pungkasnya.

Dalam acara ini turut memberikan sambutan adalah Kepala BKPM, Thomas Trikasih Lembong, Kepolisian Republik Indonesia diwakili oleh Irjen. Pol. Deden Juhara, dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan. Acara ini dihadiri pula oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, M. M. Azhar Lubis, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, Baharkam-Polri diwakili oleh Brigjen. Pol. Drs. Eddy S. Tambunan M.Si, Baintelkam-Polri diwakili oleh Kombes Pol.Drs. Febryanto Wahidin, MM, Polda Metro Jaya diwakili oleh Kombes. Pol. Slamet Hadi Supraptoyo, Bareskrim-Polri diwakili oleh Akbp. Popon Ardianto Sunggoro, SiK, SH perwakilan dari Polres se-DKI Jakarta, wakil-wakil dari perusahaan PMA dan PMDN yang berlokasi proyek di Provinsi DKI Jakarta serta instansi-instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.