Rabu, 08 Agustus 2018 - 05:59:40 WIB

Perkara Desain Industri, Suyud : Apa Yang Didaftarkan, Itu Yang Dilindungi

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 362 kali


Advokat yang juga pakar hukum Desain Industri, Dr. Suyud Margono SH., M.Hum., FCIArb tampil sebagai Saksi Ahli dalam kasus Pidana HKI, Desain Industri (Perkara Nomor 294/Pidana Khusus/2018/PN Jakarta Utara), di PN Jakarta Utara, Selasa (7/8)

Dalam persidangan Suyud memaparkan, Desain Industri pada dasarnya adalah untuk melindungi sebuah produk (barang) di pasar, terhadap kemungkinan adanya barang tiruan. Desain Industri ini meliputi didalamnya yakni ornamen, konfigurasi, bentuk, garis warna atau gabungan darinya.

Untuk mendaftarkan sebuah Desain Industri agar dilindungi secara Undang-undang, maka Desain Industri harus memenuhi syarat kebaruan. Belum ada di pasar, di literatur maupun di non literatur (internet).

"Tapi harus diingat, bahwa apa yang didaftarkan itulah yang dilindungi. Maka bila sebuah produk ada perubahan dari desain awal baik konfigurasi, bentuk, garis, dll maka harus didaftarkan lagi agar masuk dalam perlindungan", kata Suyud

Menurut Suyud, Desain Industri itu menyangkut sebuah kreasi (kreatifitas), dan ada kesan estetis. Desain itu sendiri melindungi tampilan, kesan yang ingin ditimbulkan. "Jadi kalo suatu barang memang prototype maka ia dilindungi tidak peduli ukuran (berbeda)", ujarnya.

Namun demikian, lanjut Suyud, terinspirasi dengan desain yang sudah ada adalah hal yang jamak, dan tidak harus dianggap menjiplak, sejauh menghasilkan desain yang berbeda.

"Kalo suatu desain lain itu totali identik, baru ia dianggap melanggar. Harus dilihat cetakannya. Tapi kalo ada perbedaan sedikitpun, maka itu dianggap berbeda. Dan bisa didaftarkan disertifikat sebagai Desain Industri", jelasnya.

Terkait Perkara Nomor 294/Pidana Khusus/2018/PN Jakarta Utara yang tengah disidangkan, menurut penilaian Suyud, memiliki "kesan sama, tapi berbeda". "Karena konfigurasinya berbeda", tandasnya.

Sementara ditemui sebelum sidang, Suyud berpendapat, perkara sejenis ini seharusnya masuk dalam perkara perdata, dan bisa diselesaikan diluar pengadilan. Hal tersebut juga dimungkinkan dalam Undang-undang Desain No 31 Tahun 2000.

"Perkara ini deliknya adalah delik aduan. Maka azaz yang ditempuh seharusnya adalah melalui penyelesaian sengketa, alternatif. Di UU Desain pun diatur juga, dimungkinkan untuk itu", pungkas Suyud.
(bud/pur)