Selasa, 05 Juni 2018 - 08:48:30 WIB

BPK : LKPP Membaik, 2 LKK Raport Merah

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 206 kali


Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/6) pagi.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKLL) dan 1 Laporan Keuangan Bendara Umum Negara (LPKBUN).

“BPK memberikan opini WTP terhadap 80 LKKL/LKBUN (90%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada 6 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) kepada 2 LKK", kata Moermahadi.

Menurut Ketua BPK, opini WDP diberikan kepada: 1. Kementerian Pertahanan; 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga; 3. Komnas HAM; 4. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten); 5. LPP TVRI; dan 6. LPP RRI.

Adapun yang memperoleh opini TMP atau Disclaimer adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Permasalahan yang ditemukan pada 8 K/L yang belum mendapatkan opini WTP itu, menurut Ketua BPK, secara umum meliputi permasalahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Belanja Barang, Belanja Modal, Piutang Bukan Pajak, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Utang kepada Pihak Ketiga.

Meski demikian, BPK menilai secara keseluruhan terdapat tren peningkatan kualitas opini dari LHP LKPP. Moermahadi menyebutkan, tahun lalu hanya 74 LKKL (84%) yang memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP, dan ada 6 LKKL yang menerima opini TMP.

Atas temuan-temuan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepada Pemerintah untuk perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, yaitu: a. memperbaiki sistem informasi laporan keuangan dan piutang perpajakan; b. menetapkan kebijakan penyelesaian kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan minyak solar dan premium; dan c. membuat skema kebijakan yang tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada pihak rumah sakit dan peserta. (set)