Jumat, 06 April 2018 - 07:46:54 WIB

PHK Sepihak, Direksi PT Pos Indonesia Bakal Menuai "Badai"

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 1782 kali


Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) meminta pemerintah sebagai stakeholder PT Pos Indonesia (PT Pos) untuk lebih serius lagi memperhatikan kondisi PT Pos saat ini yang tak kunjung bangkit. SPPI juga meminta pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, memperhatikan sepak terjang para direksi PT Pos yang dinilai arogan dan diduga sarat KKN.

"Salah satu bentuk arogansinya adalah melakukan PHK sepihak, tanpa proses, terhadap para karyawan", kata Sekjen SPPI Hendri Joni didampingi Husendro, SH, MH (kuasa hukum), Mirah Sumirat (presiden ASPEK Indonesia), dan Boyamin Saiman (koordinator MAKI), saat Press Conference di kawasan Djuanda, Jakarta, Kamis (5/4).

Hendri menuturkan, enam karyawan PT Pos mendapat PHK sepihak akibat mempertanyakan kesimpang siuran laporan rugi/laba tahun 2015-2017, dan pembagian Tantiem (bonus) kepada Direksi dan Komisaris. Selain itu juga tentang penjualan saham PT Pos pada Bank Mantap, Pengangkatan karyawan TKPP sarat nepotisme, dan rencana penerbitan obligasi sejumlah Rp 1 triliun.

Untuk diketahui, kinerja keuangan PT Pos Indonesia sejak 2015-2017 tidak menggembirakan. Pada 2015 PT Pos mencatat kerugian sebesar Rp 270 miliar. Pada 2016 dicatatkan laba 174 miliar, namun sebenarnya bukan dari laba hasil usaha melainkan PSO/bantuan pemerintah sebesar Rp 341 miliar. Pada pertengahan 2017 dicatatkan laba Rp 83 miliar, namun juga bukan dari laba hasil usaha, melainkan dari penjualan aset sebesar Rp 420 miliar.

"Ironisnya ditengah situasi tersebut PT Pos membagikan bonus kepada jajaran direksi dan komisaris. Bahkan sejak 2016 direksi menaikkan gajinya sendiri dua kali lipat", ujar Hendri.

Atas kejadian ini, lanjut Hendri Joni, SPPI telah melayangkan Surat kepada stakeholder PT Pos yakni pemerintah (Menteri BUMN) pada 10 Juli 2017, agar memberikan perhatian kepada kondisi PT Pos. "Tapi hingga kini belum ada tanggapan/perkembangan, selain PHK sepihak oleh direksi PT Pos kepada anggota SPPI, tanpa proses aturan yang semestinya (BAP, SP1-SP3)", tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Kuasa Hukum SPPI, Husendro SH mengaku sudah melakukan upaya perundingan bipatrit, atas kasus PHK sepihak menabrak aturan tersebut.

"Dalam prosedurnya, mereka seharusnya di BAP dulu, diberi teguran SP1 hingga SP3. Direksi menabrak semua aturan. Tapi kita sudah melakukan bipatrit, namun dalam upaya damai tersebut direksi mengajukan syarat yang tidak masuk akal. Meminta jaminan agar proses pelaporan dugaan korupsi (oleh MAKI) di kejaksaan berhenti. Inikan mengada-ada. Mana mungkin ! itu Presiden saja tidak bisa centang preman semena-mena menabrak hukum menghentikan proses hukum di kejaksaan. Direksi minta klausul itu harus dicantumin kalo minta damai", papar Husendro.

Menanggapi klausul "lucu" ini koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pelaporan dugaan korupsi oleh MAKI terhadap para direksi PT Pos, berdasar data-data yang diterima MAKI. Karenanya andaipun klausul "lucu" tersebut ditandatangani ataupun tidak, tidak akan berpengaruh terhadap proses di kejaksaan, sebab pelaporan dilakukan oleh MAKI bukan oleh SPPI.

"Tidak ada hubungannya. Sebab yang mengajukan gugatan dugaan korupsi adalah MAKI bukan SPPI. MAKI menggugat, karena berdasar data merugi, tapi koq bagi tantiem. Tantiem itukan bonus, masa rugi bisa bagi tantiem ? Jadi MAKI harus mengkritisi, dan melaporkan dugaan ke Kejaksaan Agung. Perkembangannya, sudah dianalisa dan dikaji, sekarang masih didalami", jelasnya.

Sementara presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat menilai, tindakan direksi PT Pos mem-PHK sepihak terhadap para karyawan yang kritis dan vokal, dapat dinilai sebagai upaya union busting, pemberangusan serikat pekerja.

"Padahal itulah kewajiban serikat pekerja, melakukan fungsi kontrol, mengawal dalam pengelolaan perusahaan", ujarnya.

Mirah menegaskan ASPEK Indonesia akan mendukung penuh upaya para karyawan PT Pos yang di-PHK sepihak ini dalam mencari keadilan. "Aspek Indonesia siap mendukung penuh upaya teman-teman PT Pos Indonesia, sejauh upaya yang mereka lakukan adalah untuk perbaikan PT Pos Indonesia kedepan", tegasnya.

"Jangan lupa, ASPEK Indonesia dan KSPI (ASPEK berafiliasi dengan KSPI) punya jutaan massa buruh yang siap diterjunkan mendukung, bila harus dilakukan aksi", pungkas Mirah Sumirat. (bud)