Senin, 12 Februari 2018 - 04:49:57 WIB

Tak Punya Dasar Hukum, Kodam Harus Kembalikan Rumah Cijantung II

Penulis : Redaksi
Kategori: LIPUTAN EKSLUSIF - Dibaca: 327 kali


Raja- FKPPC-Ciantung II menegaskan, Kodam tidak punya dasar hukum untuk mengklaim tanah Rumah Cijantung II sebagai aset milik mereka.

"Cijantung II bukan milik Kodam. Penyebutan Rumah Dinas Golongan 2 adalah kebohongan publik karena sejatinya untuk menentukan Golongan Rumah Negara 1, 2, 3 syaratnya tanah tersebut harus milik instansi Kodam. Sementara Rumah Dinas secara UU sudah dihapus menjadi Rumah Negara. Menurut UU, rumah RSS tahun 60 tersebut telah mengalami penyusutan 2 persen setahun. Kalau tanahnya, dilihat dari Peta Online BPN berwama putih, yang berarti belum didaftarkan", kata Drh. Ida Sunar Indarti, salah seorang ahli waris rumah Cijantung II di kawasan Cijantung, Minggu (11/2).

Ida menjelaskan, Rumah Cijantung II diberikan oleh Jenderal Major Gatot Subroto sebagai Rumah Tinggal, karena saat itu negara tidak punya uang untuk membayar losmen, sehingga uang losmen itu yang dipakai untuk membangun rumah tipe RSS, sangat sederhana, tanpa air, lisrik, pagar, dan jalan tanah.

"Banyak yang tidak mau tinggal di Cijantung II tetapi menerima uang sewa hotel yang terbatas jumlahnya karena negara tidak punya uang, lalu bagaimana posisi yang telah menerima uang tersebut? kami kelola (Rumah Cijantung II) selama 60 tahun dan bayar PBB selama 40 tahun", ujarnya.

Selain itu, lanjut Ida, dalam UU dinyatakan bahwa hak penguasaan (paksa) hanya bisa dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya status darurat perang. "Tentara diperbolehkan melakukan penguasaan SEMENTARA maksimal 6 bulan, yang dikuasai adalah barang diatasnya seperti gudang, rumah, kebun, dan lain-lain, bukan hak tanah", jelasnya.

Atas dasar ini, Kodam seharusnya tidak berlama-lama melakukan penguasaan atas tanah tersebut, dan segera mengembalikannya kepada masyarakat.

"Karena itu kami menuntut Menhan RI bertanggung jawab untuk mengembalikan, dan membiarkan kami memperoleh secarik pelepasan yang sebetulnya tidak berdasar. Penyelesaian Cijantung II harus dengan dasar, dengan UU, bukan peraturan kedinasan, karena tidak terbukti menjadi miliknya (Kodam)", tegasnya.

Ida mengisahkan, pada saat penggusuran terjadi, para penghuni belum mendalami UU, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih rumah dikepung oleh seratus tentara muda, yang dengan teriakan kasar, serta tendangan yang tidak patut, mewamai pengusiran yang tidak manusiawi.

"Pertama kali kami digusur kami panik, marah, terhina, benar-benar sadis, kehidupan kami hancur sampai sekarang. Pekerjaan, profesi, sekolah cucu-cucu kami semua berantakan dan sampai sekarang penghidupan hanya bertahan untuk kehidupan bulan depan", ungkapnya.

"Jadi apalagi mau bicara tentang pembelian kembali. Sangat tidak mungkin. Dana dari mana ? Karena disitu minimal 30 juta per meter, baru tanahnya, beberapa rumah harus dibeli dengan harga 50 M per rumah karena jalan kompleks, lislrik kompleks, semua fasum dan fasos yang sebenarnya kami yang bangun dengan biaya swadaya ?", tandas Ida.

Ida berharap pemerintah bisa dan mau melihat kebenaran dalam sengketa Rumah Cijantung II, sehingga bisa menegakkan hukum dan memberi rasa keadilan kepada para anak pahlawan, dengan mengembalikan Rumah Cijantung II kepada yang berhak. "Kami masih percaya adanya hukum dan peraturan serta kebijakan pemerintah. Semoga ada yang mau meniupkan "Pluit Kebenaran" ini", pungkas Ida. (bp)