Kamis, 01 Februari 2018 - 18:22:07 WIB

SETARA Sayangkan Gubernur DIY Gagal Lindungi Minoritas

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 247 kali


Raja- Setara Institute menyayangkan pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hamengkubuwono X yang seolah mengkambing hitamkan "korban" pada insiden pembubaran paksa bakti sosial pada Senin (29/1) lalu oleh laskar Front Jihad Islam (FJI), Forum Umat Islam (FUI), dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Sebagaimana diketahui, ketiga ormas yang mengatasnamakan umat Islam tersebut melakukan pembubaran acara bakti sosial memperingati catur windu (32 tahun) Gereja Katolik St. Paulus dan peresmian paroki dari paroki administratif menjadi paroki mandiri Gereja Katolik St Paulus Pringgolayan, Banguntapan, Bantul, dengan alasan acara bakti sosial tersebut sebagai agenda Kristenisasi.

"Kita harus terus menyatakan keprihatinan atas terus berulangnya diskriminasi dan intoleransi serta tindakan vigilante menggunakan sentimen keagamaan terhadap yang lain (liyan) dengan identitas keagamaan yang berbeda. Tindakan main hukum sendiri semacam itu mesti kita baca sebagai ancaman terhadap harmoni dan kedamaian sosial di tengah kebinekaan Indonesia", kata Peneliti Setara Institute, Halili, kepada redaksi, Kamis (1/2).

Halili menuturkan, Setara Institute sangat menyayangkan pernyataan otoritas pemerintahan negara di tingkat lokal. Pertama, statemen Sultan Hamengkubuwono X mengenai pembatalan acara karena disatroni ormas tersebut. Sultan menyatakan ketidaksetujuan terhadap bakti sosial yang mengatasnamakan gereja di tengah lingkungan warga muslim, sebab hal itu berpotensi memicu gesekan. Kedua, pernyataan Kepala Polisi Resor Bantul DI Yogyakarta, AKBP Sahat M Hasibuan. Kepada media, Kapolres mengatakan bahwa penolakan bakti sosial itu terjadi karena kurangnya komunikasi pihak Gereja dengan masyarakat.

"Pernyataan Gubernur dan Kapolres tersebut jelas-jelas problematik. Pertama, sikap dalam ekspresi verbal tersebut jelas menyalahkan pihak korban (blaming the victim). Ini sesungguhnya pola lama respons pemerintah dan aparat atas berbagai kasus intoleransi, diskriminasi, pelanggaran atas hak-hak minoritas keagamaan dimana pemerintah cenderung menjadikan korban sebagai objek blaming, scapegoating (pengkambinghitaman), bahkan kriminalisasi", ujarnya.

Kedua, lanjut Halili, pernyataan kedua otoritas negara di tingkat lokal tersebut menunjukkan kuatnya favoritisme negara atas kelompok warga tertentu sekaligus penyingkiran (exclusion) kelompok lainnya. "Aparat negara seharusnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak minoritas sebagai prasyarat tegaknya demokrasi (democracy requires minority rights)", tandasnya.

Namun demikian, Setara Institute menyatakan mengapresiasi kuatnya perspektif dan standing position toleransi dan kebinekaan yang ditunjukkan Bupati Bantul, Suharsono. "Beliau memberikan pernyataan kuat bahwa, Semua agama yang diakui di Indonesia harus dihormati. Tidak bisa suatu ormas melarang kegiatan dari agama yang diakui sepanjang tidak melanggar aturan berlaku", pungkas Halili. (bd)