Rabu, 25 Oktober 2017 - 12:13:39 WIB

Cegah Konflik, LAPAN Siapkan Regulasi Keantariksaan

Penulis : Redaksi
Kategori: TEKNOLOGI - Dibaca: 203 kali


Raja- Penguasaan teknologi antariksa menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan oleh bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. kemudian dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016 - 2040.

Saat ini lndonesia telah memanfaatkan teknologi antariksa negara lain untuk berbagai kepentingan pembangunan nasional, namun belum pada tahap penguasaannya. Contoh pemanfaatannya untuk telekomunikasi, penanggulangan bencana, pendidikan, dll.

lndonesia sebagai negara berkembang dengan wilayah yang sangat luas, sudah saatnya mempercepat penguasaan teknologi di bidang keantariksaan. Hal tersebut untuk mendukung kemandirian bangsa di sektor - sektor strategis lainnya. Penguasaan teknologi tersebut juga diperlukan dalam rangka memberikan kontribusi yang nyata dan besar terhadap upaya pemerintah Indonesia. Fungsinya untuk menjamin integritas dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI).

LAPAN terus berupaya mengembangkan dan menguasai teknologi penerbangan dan Keantariksaan secara mandiri. Upaya tersebut perlu diikuti dengan pengembangan kebijakan dan regulasi yang jelas. Sehingga upaya itu tidak berpotensi menimbulkan konflik baik di level nasional maupun internasional.

Pembahasan terkait kebijakan dan regulasi di bidang ini perlu terus ditingkatkan untuk menjawab problema dan tantangan. Mengingat, begitu cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penerbangan dan antariksa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengharuskan LAPAN untuk segera menyiapkan berbagai peraturan pelaksanaannya serta berbagai kebijakan sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan keantariksaan di indonesia. Salah satu amanatnya, LAPAN harus membangun dan mengoperasikan suatu pusat peluncuran (bandar antariksa). Hal ini perlu kajian yang ditinjau dari berbagai aspek, baik teknis maupun non teknis seperti aspek-aspek sosio-ekonomi, politik, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan.

Penyelenggaraan keantariksaan nasional juga tetap harus memperhatikan berbagai isu internasional. lsu tersebut bisa berpotensi menghambat atau membatasi upaya Indonesia untuk terus mengembangkan kemampuannya di bidang teknologi Keantariksaan.

Kondisi ini mendorong LAPAN, khususnya Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa (Pusat KKPA) untuk terus melakukan berbagai kajian kebijakan strategis. Tujuannya untuk mengoptimalkan peran dan tugas LAPAN serta pihak-pihak terkait lainnya di bidang penerbangan dan antariksa nasional.

Guna memasyarakatkan hasil penelitian dan pemikiran terkait kebijakan dan regulasi tersebut, LAPAN menyelenggarakan Seminar Nasional bertemakan "Kebijakan dan Regulasi Kegiatan Penerbangan dan Antariksa Menuju Kemandirian Nasional". Seminar ini akan membahas pembangunan pusat peluncuran di Indonesia, kontribusi keantariksaan di sektor ekonomi, pengembangan satelit dan roket, serta teknologi penerbangan di Indonesia. Kegiatan diselenggarakan pada Hari Rabu, 25 Oktober 2017 di Hotel Santika Taman Mini lndonesia Indah, Jakarta.