Selasa, 07 Juli 2020 - 09:27:34 WIB

JRPP Minta BPK Audit Pengadaan Bansos DKI Jakarta

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 1041 kali


Dinas Sosial DKI Jakarta menyebutkan akan memperpanjang pembagian bantuan sosial alias bansos hingga bulan Desember 2020. Hal tersebut sejalan dengan keputusan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial, soal pembagian bansos terdampak pandemi COVID-19. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang untuk pengadaannya.

Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin mengatakan BPK bisa turut mengaudit proses pengadaannya karena diindikasikan tidak menerapkan Good Corporate Governance (GCG).

"Diindikasikan proses penentuan mitra tidak GCG. Perusahaan yang tidak sesuai kompetensi juga ikut dalam pengerjaan bansos, BPKP dan BPK harus mengaudit", kata Alipudin di Jakarta, Senin (6/72020).

Alipudin juga menambahkan bahwa seharusnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut dilibatkan dalam pengadaan bansos tersebut. Padahal menurutnya, momentum ini dapat digunakan sebagai ajang pemulihan laju ekonomi DKI Jakarta yang sempat anjlok.

"Sebenarnya UMKM bisa mendapatkan peran. Mulai dari produksi masker kain, hand sanitizer, sampai ke bahan pangan atau sembako yang saat ini dipegang oleh Pasar Jaya dan Food Station. Sebenarnya hal ini justru dapat membantu para pelaku UMKM dan home industry yang ada di DKI Jakarta agar bisa survive dan bangkit pasca pandemi COVID-19," ujar Alipudin.

Fungsionaris Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tersebut menambahkan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta tidak perlu mengkhawatirkan soal kualitas produksinya. Karena sudah banyak UMKM yang memiliki izin produksi serta izin edar dari Kementerian Kesehatan.

"Kalau pertimbangannya soal kualitas, tidak perlu khawatir karena sudah banyak UMKM yang mengantongi izin dari Kemenkes. Terlebih kalau ambilnya dari pengusaha lokal, mereka itu sudah biasa bikin untuk dijual. Jadi sudah bisa dipastikan mereka terbiasa menjaga kualitas produksi," jelasnya.

Muhamad Alipudin melanjutkan bahwa dirinya berharap Pemda DKI Jakarta, khususnya Dinas Sosial DKI Jakarta dapat mempertimbangkan untuk melibatkan UMKM dalam pengadaan bansos untuk bulan-bulan selanjutnya.

"Saya selaku pengusaha ingin laju perekonomian Indonesia kembali pulih, terutama di DKI Jakarta. Untuk itu perlu adanya sinergi antara pengusaha dan pemerintah agar hal tersebut dapat terealisasikan. Pemerintah memiliki anggaran dan proyek, pengusaha atau swasta dapat membantu dalam eksekusinya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM dan pengusaha lokal ini adalah poros penggerak ekonomi bangsa," tutupnya.