Selasa, 25 Februari 2020 - 19:44:14 WIB

Warga Kelapa Gading Tuntut Dana Banjir ke Gubernur DKI Jakarta

Penulis : Redaksi
Kategori: METROPOLITAN - Dibaca: 1191 kali


"Ini sudah bukan banjir tahunan lagi, ini sih sudah dua mingguan pasti banjir!", tutur Dessy kepada redaksi, Selasa (25/2/2020).

Dessy begitu menggebu-gebu meluapkan kegeramannya akan bencana banjir yang terus melanda perumahannya. Bagaimana tidak, Dessy adalah warga Perumahan Kelapa Nias, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memang langganan banjir. Namun, baru kali ini dia merasakan banjir datang berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Sejak awal tahun 2020, Dessy sudah merasakan empat kali banjir di rumahnya.

Dessy beserta warga lain di kompleks itu sadar bahwa tinggal di daerah yang memang rawan banjir. Di sekitar perumahan itu juga ada kali yang kerap meluap saat hujan deras terjadi. Warga di sana bukannya tanpa upaya mengatasi banjir.

Tanpa sedikit pun bantuan pemerintah, mereka berswadaya membeli pompa air untuk menyedot air ketika kali mulai meluap. Demikian juga dengan patroli rutin hingga pembersihan saluran air. Mereka bahkan membeli peralatan pengeras suara yang digunakan untuk membangunkan warga manakala banjir datang. Ada pula warga yang memang sengaja meninggikan rumahnya untuk mengantisipasi banjir. "Itu semua swadaya warga loh, enggak ada dari pemerintah. Toa itu juga punya kita, bukan punya pemprov," kata dia.

Meski segala upaya sudah dilakukan, Dessy yang juga anggota Linmas di perumahannya ini mengutarakan, warga sangat berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa bertindak konkret mengatasi banjir.

"Ini sudah semakin parah, tolonglah berbuat sesuatu. Saluran air dicek lagi, sungai-sungai waduk dikeruk lagi, saya lihat sekarang tidak seperti dulu," ucap Dessy.

Dia menuturkan, pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), alat-alat berat selalu disiagakan di sungai untuk mengeruk saat menghadapi musim hujan. Namun, pemandangan itu tak lagi dijumpainya kini.

Pada era Ahok, sebut Dessy, Kelapa Gading juga kerap banjir. Akan tetapi, banjir cepat surut, tidak seperti sekarang.

Hal senada juga diutarakan Ani, warga Perumahan Bangun Cipta Sarana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. "Terakhir banjir itu enggak pernah dalam waktu berdekatan begini," tutur Ani.

Sama seperti Dessy, Ani juga menuturkan, saat ini dirinya juga mulai jarang melihat ada alat berat yang dikerahkan untuk mengeruk sungai yang melintas di Kelapa Gading. Selain itu, biasanya ada pompa yang disiagakan di perumahan itu. Namun, kini pemandangan itu mulai jarang terlihat

"Sudah lama, enggak pernah ada lagi," kata dia. Menurut Ani, hal ini membuat banyak warga berspekulasi soal penyebab banjir di Kelapa Gading, mulai dari tanggul jebol, dampak pembangunan LRT, hingga dugaan Pintu Air Sunter yang sengaja ditutup.

Dugaan terakhir itu akhirnya dibantah Pemprov DKI Jakarta lewat Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf. Menurut Juaini, Pintu Air Sunter tetap dibuka. Namun, air tak bisa dialirkan ke laut karena air laut sedang tinggi.

Anggaran banjir DKI Jakarta

Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun.

Anggaran normalisasi Kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019).

Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir.

Pada awal Januari lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat menyoroti keputusan Pemprov yang memangkas anggaran itu.

Dia menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir, terbukti dengan sedikitnya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Padahal, naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.