Selasa, 29 Oktober 2019 - 17:07:00 WIB

Dorong Realisasi Investasi Smelter, Kepala BKPM Undang Pengusaha

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 286 kali


Dalam upaya mempercepat realisasi investasi dan menjaga keberlanjutan operasi industri pengolahan dan pemurnian logam (smelter) di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengundang 35 perusahaan smelter. Melalui pertemuan tersebut, para pengusaha dapat menyampaikan kendala dan permasalahan di lapangan, sehingga BKPM dapat mengambil langkah konkrit untuk mempercepat realisasi investasi di bidang smelter.

Bahlil menyampaikan bahwa masalah yang dihadapi perusahaan smelter sangat beragam, mulai dari perizinan, lahan, infrastruktur, bahan baku, dan perpajakan. Salah satu masalah utamanya adalah keterbatasan bahan baku. Keterbatasan bahan baku berupa bijih tambang (ore) disebabkan adanya kegiatan ekspor bahan mentah ilegal, seperti bijih nikel, sehingga para pengusaha smelter bersaing memperebutkan bahan baku yang jumlahnya semakin berkurang.

Harga bijih nikel internasional lebih tinggi dibandingkan harga beli di dalam negeri. Tentunya pengusaha akan memilih ekspor langsung bijih mentah, sehingga menyulitkan industri smelter untuk mendapatkan bahan baku. Lebih luas, Indonesia akan kehilangan nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan bijih nikel di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan tegas untuk menghentikan ekspor ilegal dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait.

“Melalui pertemuan dengan para pengusaha hari ini, kita berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah. Kalau kita sepakat, maka kita putuskan. Hari ini kita akan berbicara tentang persoalan ekspor bijih nikel. Solusi yang saya bangun adalah bijih nikel tidak diekspor, tapi bagaimana bijih tersebut bisa dibeli oleh pengusaha smelter dalam negeri dengan harga internasional RRT dikurangi transhipment dan pajak ekspor,” jelasnya dalam keterangan resmi pada media, Jakarta (Senin, 28/10).

Menurut Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin, pemerintah menstimulasi pembangunan proyek smelter guna mewujudkan industri pertambangan yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. “Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang insentif pajak berupa tax holiday, mini tax holiday dan tax allowance, khususnya bagi jenis kegiatan usaha di sektor hulu dan yang dirasa masih kurang diminati oleh investor di Indonesia, agar menjadi stimulus positif industri smelter,” jelasnya.

Selain itu, perusahaan smelter membutuhkan energi listrik yang besar untuk beroperasi. Penambahan kapasitas listrik secara bertahap dilakukan pemerintah di wilayah industri untuk mendukung ketersediaan listrik dan mengurangi resiko kerugian karena ketidakstabilan listrik.

BKPM selalu terbuka menerima permohonan fasilitasi perusahaan yang mengalami hambatan dalam merealisasikan usaha, khususnya bidang smelter, guna mendorong dan memfasilitasi realisasi investasi di bidang smelter. Fasilitasi tersebut merupakan salah satu tugas BKPM di bawah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dalam hal pembinaan kepada perusahaan PMA dan PMDN di Indonesia.