Minggu, 27 Oktober 2019 - 06:07:54 WIB

Suyud Margono Beri Pencerahan Hak Cipta di PN Semarang

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 279 kali


Pelindungan Hak Cipta termasuk untuk pelindungan Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut

Dalam hal ide atau pemikiran yang telah diwujudkan secara tertulis, baik sebagai suatu draft atau master, yang sudah dianggap selesai serta dapat diwujudkan dalam suatu hal yang nyata dan khas, adalah juga merupakan Ciptaan, yang dilindungi sebagai Ciptaan dalam sistem Hukum Hak Cipta. 


Ketegasan tersebut disampaikan pakar hukum HKI, Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb. saat menjadi saksi ahli dalam perkara gugatan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta dengan tergugat PT. Pura Nusapersada (Tergugat 1) dan Pura Barutama (Tergugat 2)), di PN Semarang, Kamis (24/10).

Dalam perkara gugatan ganti rugi atas Pelanggaran Hak Cipta tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2, telah tanpa hak mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan, berjudul: “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/ Rokok” yang telah didaftarkan oleh Penggugat (Kasim Tarigan) dalam Daftar Umum Ciptaan dan disahkan dengan Nomor Pendaftaran: 021812, tanggal 11 Januari 2001 yang telah dipublikasikan sejak tangal 16 Februari 1993 (“Surat Pendaftaran Ciptaan”). Surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Undang-Undang Hak Cipta, merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Suyud menuturkan, dengan telah didaftarkannya “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/ Rokok”, maka pencipta memiliki “hak eksklusif” berupa hak ekonomi dan hak moral untuk mempublikasikan dan menggadakan ciptaan yang dimilikinya. Dalam hal ini termasuk hak untuk memberi ijin kepada Pihak lain baik untuk seluruh atas sebagian ciptaan untuk dipublikasikan dan/ atau digandakan dan juga hak untuk melarang pihak lain yang secara tanpa ijin/ hak melanggar Hak Cipta (dalam hal ini melakukan perbuatan mempublikasikan dan/atau menggadakan secara tanpa ijin/ hak (legal rights).

“Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Berdasarkan penjelasan Ketentuan ini berarti bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 yang telah melakukan adaptasi /pengalihwujudan atas Ciptaan karya tulis milik Penggugat secara tanpa izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat, telah melanggar Hak Moral dari Penggugat mengingat bahwa Hak Moral atas Ciptaan belum beralih/ dialihkan kepada Tergugat 1, Tergugat 2, oleh karenanya Penggugat berhak untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi adaptasi/ pengalihwujudan Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasi Penggugat juga termasuk berhak atas manfaat ekonomi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e juncto Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta", papar Suyud.

"Hak Cipta merupakan Kekayaan (harta) yang dimiliki Pencipta dan/ atau pemegang Hak Cipta, maka Hak Cipta dapat disamakan dengan bentuk kekayaan (property) yang lain. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka Hak Cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijual oleh Pemilik atau Pemegang Hak-nya. Artinya, sesuai dengan pengaturan hukum Hak Cipta yang berlaku dan pengaturan hukum Kebendaan dalam sistem Hukum Perdata, dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 telah mengambil Hak Kebendaan dalam Hak Cipta dengan secara Tanpa Hak Mengumumkan dan Memperbanyak Ciptaan yang merupakan Kekayaan/ harta yang dimiliki Penggugat", sambung Suyud.

Akademisi/Dosen Bidang Kekayaan Intelektual ini menjelaskan, perkara “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/ Rokok” ini adalah adanya pelanggaran Hak cipta. Dan di dalam Hak cipta terdapat 2 (dua) Hak yang mendukungnya, yakni: hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Pada umumnya, dalam perkara Pelanggaran Hak Cipta adalah terjadinya pelanggaran Hak Ekonomi dan/ atau hak Moral dari Pencipta, sehingga bentuk ganti rugi yang diminta oleh Pencipta/ Pemegang Hak adalah tuntutan ganti kerugian khususnya terhadap hak ekonomi adalah ganti rugi secara materiil, sedangkan untuk pelanggaran Hak cipta khususnya hak moral bentuk ganti kerugian yang diminta adalah ganti rugi immateriil.

"Penggugat sebagai Pencipta/ Pemegang Hak, telah menderita kerugian materiil maupun immaterial atas tindakan mengumumkan dan memperbanyak Ciptaan “Hologramisasi atau Kinegramisasi Pita Cukai Tembakau/ Rokok” oleh para tergugat. Tindakan mempublikasikan dan/atau reproduktif yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat sebagai Pencipta dan/ atau Pemegang Hak telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial", jelasnya.

"Maka berdasarkan hukum yang berlaku tentang permohonan atau gugatan ganti kerugian kepada pengadilan Niaga. Namun sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ perdamaian", pungkas Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI)  Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb.     (bud)