Selasa, 03 September 2019 - 04:27:28 WIB

Kemenkumham bersama BKPM Integrasikan SIMKIM dengan OSS

Penulis : Redaksi
Kategori: EKONOMI DAN BISNIS - Dibaca: 235 kali


Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bersama unit Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah melakukan integrasi Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dengan Online Single Submission (OSS) terhitung sejak 26 Agustus 2019. Hal tesebut dinyatakan dalam Konferensi Pers Bersama yang dilakukan di kantor BKPM, Jakarta (Senin, 02/09). Integrasi sistem bertujuan untuk mempermudah proses Izin Tinggal Terbatas bagi para pelaku usaha yang sebelumnya membutuhkan rekomendasi dari BKPM.

Kepala BKPM Thomas Lembong juga menanggapi positif kerjasama yang dilakukan BKPM dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI. “Integrasi sistem antar Kementerian dan Lembaga sangat penting, supaya tidak tumpang tindih, tidak menghabiskan waktu. Saat ini semuanya harus serba cepat. Ini menjadi salah satu langkah dari sekian langkah nyata dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk terus mengupayakan kemudahan bagi investor. Tentunya BKPM terus melakukan koordinasi dengan kementerian teknis untuk meningkatkan kualitas layanan kami,” ujarnya.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Ronny F. Sompie menyatakan bahwa integrasi SIMKIM dilakukan seiring dengan kemudahan perizinan di bidang penanaman modal yang telah beralih menjadi OSS.

“Sebagaimana diketahui, Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang optimal. Memasuki era digital, pelayanan kami juga terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Melalui integrasi SIMKIM dengan OSS, pengajuan Izin Tinggal Terbatas hanya dilakukan secara online,” jelasnya dalam konferensi pers, Jakarta (Senin, 02/09).

Menurut Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana, dengan dilakukannya hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan OSS dan meningkatkan kemudahan perizinan berinvestasi di Indonesia.

“Melalui integrasi SIMKIM ini maka Ditjen Imigrasi dapat masuk ke OSS untuk mencari data yang dibutuhkan, sehingga para pelaku usaha yang ingin mengajukan Izin Tinggal Terbatas tidak perlu lagi datang langsung ke BKPM untuk permohonan surat rekomendasi. Harapannya tentu akan mempermudah sistem perizinan keimigrasian dan juga perizinan berusaha,” jelasnya.

Terhitung sejak Selasa, 3 September 2019 para pelaku usaha yang akan mengajukan Visa Tinggal Terbatas bagi penanaman modal asing kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat dilakukan melalui https://visaonline.imigrasi.go.id/online tanpa melampirkan surat rekomendasi dari BKPM. Bagi permohonan Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas yang telah diajukan kepada BKPM sampai dengan Senin, 2 September 2019, akan tetap diproses seperti biasa.