Rabu, 28 Agustus 2019 - 19:06:57 WIB

Khawatir Nasib Masyarakat Komodo, Garda NTT Geruduk KLHK

Penulis : Redaksi
Kategori: NASIONAL - Dibaca: 304 kali


Wacana Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk merelokasi masyarakat pulau Komodo menuai perlawanan. Warga/ masyarakat Komodo yang sudah turun temurun mendiami pulau dan hidup rukun dengan salah satu keajaiban dunia tersebut terhenyak dengan wacana relokasi yang digulirkan Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat.

"Tidak ada sosialisasi sebelumnya, sehingga masyarakat tidak tahu mau dibawa kemana nasib mereka dengan rencana relokasi itu. Karena itu seluruh warga pulau Komodo menolak wacana relokasi", kata Ketua Umum Gerakan Patriot Muda Nusa Tenggara Timur (Garda NTT), Yons Ebiet dalam orasinya saat aksi damai "Penolakan Rencana Relokasi Masyarakat Komodo", di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Rabu (28/8).

Yons menuturkan, Garda NTT mendapat informasi relokasi tersebut langsung dari mulut Gubernur Laiskodat. Sementara penolakan masyarakat Komodo diterimanya dari utusan masyarakat yang mengadukan nasib ke Garda NTT.

"Isu relokasi ini selama ini tertutup, tidak dibuka. Terselubung dalam rencana konservasi kawasan Taman Nasional Komodo. Jadi jangan sampai kementerian (KLHK) terkecoh dengan rencana pemprov ini. Seharusnya bila ada rencana relokasi, ada komunikasi dan sosialisasi yang baik. Selama ini warga Komodo tidak tahu akan direlokasi. Kemana akan ditempatkan, kemana mau dipindah, bagaimana penghidupanya kelak mereka tidak tahu. Tidak ada transparansi. Tidak ada gambaran yang disampaikan oleh Gubernur", paparnya.

Yons menduga ada kepentingan bisnis dan politik yang kuat dalam rencana relokasi, sehingga Gubernur Laiskodat tega mengesampingkan hak-hak masyarakat Komodo.

"Ini salah satu arogansi, keputusan politik yang gegabah pemprov (NTT), yang akan membawa kesengsaraan warga NTT khususnya warga pulau Komodo. Apapun alasannya, apapun bentuk program pembangunan, jangan menyinggung kemanusiaan. Bila pembangunan mengabaikan sisi kemanusiaan, pembangunan tersebut tidak ada gunanya bagi masyarakat. Karena itu kami minta kementerian (KLHK) melakukan komunikasi yang intens dan jangan membiarkan keputusan pemprov (NTT) ini. Jangan sampai kepentingan bisnis membutakan akal sehat", tandasnya.

Dikesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Garda NTT, Marlin Bato menjelaskan, Gubernur NTT Laiskodat betencana menata kembali kawasan TNK Komodo untuk menjadi pariwisata bertaraf premium sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Implikasinya, pulau komodo harus ditutup selama satu tahun untuk melakukan konservasi demi mengembalikan keaslian habitat pulau komodo.

Dampak dari penutupan ini tentu saja mematikan pelaku-pelaku usaha pariwisata di kawasan tersebut. Termasuk juga nasib 2.000 warga pulau komodo yang terancam digusur paksa.

"Dalam pandangan kami wewenang relokasi dan penutupan taman nasional komodo ada ditangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maka Kementerian KLHK berkewajiban mengedepankan prinsip kemanusiaan dan memperhatikan nasib sekitar 2.000 penghuni komodo yang tinggal di TNK Komodo selama ratusan tahun. Mereka telah melekat dengan tradisi budayanya serta mempunyai hubungan historis dengan hewan komodo", papar Marlin.

"Hari ini mereka sedang berjuang mencari keadilan. Segala daya upaya telah dilakukan, hingga berdialog dengan pemerintah. Tetapi negara tidak hadir bersama mereka. Oleh karenanya Garda NTT akan terus berjuang bersama mereka. Perlawanan ini tidak akan berhenti bila tidak ada transparansi nasib warga pulau Konodo. Bila terus seperti itu, pemprov akan berhadapan dengan kami, karena suara kritis masyarakat NTT akan terus bermunculan", pungkas Marlin.    (bud)