Rabu, 28 Agustus 2019 - 12:32:37 WIB

Penambahan Pasukan TNI di Papua Potensial Tambah Masalah Baru

Penulis : Redaksi
Kategori: POLITIK DAN HUKUM - Dibaca: 372 kali


Rencana penambahan pasukan TNI diyakini tidak akan menyelesaikan masalah, malah potensial menimbulkan banyak permasalahan baru di bumi Cendrawasih Papua. Hal tersebut disampaikan Sekertaris Umum PP GMKI, David Sitorus disela-sela konferensi pers Pernyataan Sikap Bersama Cipayung Plus bersama aktivis Papua dan Posko Menangkan Pancasila, mengenai masalah dehumanisme dan rasisme terhadap masyarakat Papua di Surabaya dan Malang, Rabu (28/8).

"Dengan menambah pasukan itu akan menambah was-was baru. Karena persoalan yang di Surabaya jadi melebar ke Papua", kata David.

"Adanya pasukan di Surabaya dan Papua itu tidak masalah, tapi penambahan pasukan di Papua sebagai jawaban atas rasisme di Surabaya itu tidak akan menyelesaikan masalah", lanjut David menegaskan.

Menurut David, saat ini yang dibutuhkan adalah tindakan tegas aparat kepolisian (dan POM TNI) terhadap oknum sipil (preman, LSM) maupun oknum TNI-Polri yang melakukan penyerangan dan rasisme saat penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

"Aparat kepolisian dan TNI harus bertindak tegas. Oknum TNI (mengeluarkan kata-kata rasis) yang kemaren terlihat memakai seragam maupun tidak, itu harus ditindak. Karena sebenarnya masyarakat Papua menginginkan semua pelaku ditindak tegas", tandasnya.

Senada dengan David, Aktivis Papua, Arkilaus Baho menuturkan, demo di Papua tempo hari adalah spontanitas masyarakat Papua akibat lambannya tindakan hukum kepolisian.  

"Jadi jangan dijawab dengan penambahan pasukan, itu hanya menambah masalah baru. Seharusnya negara memberi ruang-ruang dialog dengan masyarakat", ujarnya.

"Siapapun pelakunya yang merusak lambang negara, fasilitas umum memang harus segera diproses hukum. Jangan berlarut-larut. Itu yang diinginkan masyarakat Papua", lanjut Arkilaus.

Namun demikian Arkilaus meyakini, peristiwa Surabaya dan Malang yang berbuntut demo besar di Papua tersebut tidak akan memecah belah persatuan Indonesia.

"Kita masyarakat Papua merasa senasib dengan masyarakat Indonesia lainnya. Menurut kami, justru semakin lama menyelesaikan ketidakadilan itu yang justru bisa membuat keretakan", pungkas Arkilaus.    (bud)