Rabu, 24 Juli 2019 - 20:28:45 WIB

KADISKUM AL : Perlunya Regulasi Pengaturan Penamaan Laut di Indonesia

Penulis : Redaksi
Kategori: PROFILE / OPINI - Dibaca: 549 kali


Mengingat sampai sekarang belum ada pembakuan tentang mekanisme penamaan laut di Indonesia yang diatur dalam perundang-unadangan, sehingga perlu adanya regulasi yang mengaturnya demikian diungkapkan  Kepala Dinas Pembinaan Hukum (Kadiskum) Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. dalam amanatnya yang dibacakan Sekretaris Dinas Pembinaan Hukum (Sekdiskum) Angkatan Laut Kolonel Laut (KH) Joko Sulistyanto, S.H., M.H.,  saat membuka kegiatan Round Table Discussion (RTD) yang membahas tentang Penamaan Laut,  bertempat di gedung Neptunus Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (24/7).

Lebih lanjut dalam amanatnya Kadiskum AL menerangkan bahwa  dengan tidak diaturnya secara khusus pembakuan mekanisme penamaan laut dalam peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan potensi kendala baik dari sisi teknis hidro oceanografi maupun dari sisi yuridis. ”Dalam konteks diplomasi dan hubungan luar negeri khususnya dengan negara - negara tetangga yang secara geografis mempunyai batas maritim dengan Indonesia,” ungkap Sekdiskum AL  membacakan amanat  Kadiskum AL.

Round Table Discussion yang digelar selama satu hari ini diikuti sebanyak 50 orang peserta berasal dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Pembinaan Hukum (Babinkum TNI), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Informasi Geospasial (BIG), Universitas Pertahanan (Unhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), akademisi Universitas Jayabaya dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 

Kegiatan RTD ini menghadirkan empat orang narasumber yakni  Kepala Dinas Nautika Pushidrosal Kolonel Laut (P) Dyan Primana S., M.Sc., yang membahas tentang Penamaan Samudera, Laut, Selat dan Teluk, dalam Prespektif Hidrografi, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial (BIG) Ir. Yosef Dwi Sigit Purnomo, M.Si., tentang Mekanisme Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Kasubdit Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ir Nifa Rasyid tentang Kebijakan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan, serta Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I bidang Pertahanan dan Keamanan Kementerian Hukum HAM (Kemenkumham), Hernadi, S.H., M.H.,